RIAU24.COM -Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespon akan sikap negara Spanyol, Irlandia dan Norwegia yang mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara. 

Netanyahu mengutuk langkah tersebut bahwa mereka telah memberikan hadiah untuk terorisme. 

Ia menegaskan bahwa 80% warga Palestina di Tepi Barat telah mendukung pembantaian pada 7 Oktober lau. 

"Kejahatan ini tidak boleh diberikan pada suatu negara. Ini akan menjadi negara teror. Mereka akan mencoba mengulangi pembantain 7 Oktober dan kami tidak akan menyetujui hal itu," tulisnya di X, Kamis (23/5). 

Netanyahu mengklaim, pengakuan itu tidak membawa perdamaian dan tidak akan menghentikan mereka untuk mengalahkan Hamas. 

Kecaman tersebut juga dilontarkan oleh Menteri Keuangan sayap kanan Bazalel Smotrich, yang meminta Netanyahu untuk merspons. 

Mereka meminta untuk menerapkan tindakan hukuman yang keras terhadap Otoritas Palestina, termasuk memotong jalur finansial Ramallah. 

“Pada rapat kabinet terakhir, banyak menteri, termasuk saya, mengajukan tuntutan tegas atas tindakan hukuman keras terhadap Otoritas Palestina atas tindakan sepihaknya terhadap Israel, termasuk upayanya mendapatkan pengakuan sepihak,” tulis Smotrich kepada Netanyahu dalam sebuah surat.

Smotrich memberitahu perdana menteri bahwa dia bermaksud mengambil tindakan segera untuk menghentikan transfer dana ke badan administratif Palestina, dan menambahkan bahwa dia tidak akan memperpanjang ganti rugi yang diberikan bank-bank Israel untuk mentransfer dana ke bank-bank di Tepi Barat.

Dilansir Times of Israel, dia juga menyerukan pembatalan mekanisme yang dibuat dengan Norwegia untuk memfasilitasi transfer gaji kepada karyawan di Gaza dan menuntut agar Israel menyetujui ribuan rumah pemukiman baru sebagai pembalasan.

Meskipun Amerika Serikat (AS) menolak keputusan Irlandia, Norwegia, dan Spanyol, dengan mengatakan bahwa solusi dua negara harus dilakukan melalui negosiasi, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengkritik niat Smotrich.

“Saya pikir itu salah. Saya pikir hal ini salah secara strategis karena menahan dana akan mengganggu stabilitas Tepi Barat, melemahkan pencarian keamanan dan kemakmuran bagi rakyat Palestina, yang merupakan kepentingan Israel,” katanya, pada Rabu (22/5/2024).

“Saya pikir adalah tindakan yang salah jika kita menahan dana yang menyediakan barang dan jasa pokok bagi rakyat Palestina. Dari sudut pandang kami, dana tersebut harus terus disalurkan dengan semua upaya perlindungan yang diperlukan namun dana tersebut harus terus mengalir,” tambahnya.

Menteri Luar Negeri Israel Katz juga menanggapi dengan marah pengumuman tersebut, dan memanggil duta besar Israel dari Irlandia, Spanyol, dan Norwegia untuk segera berkonsultasi.

“Saya mengirimkan pesan yang tegas Israel tidak akan membiarkan hal ini terjadi secara diam-diam,” kata Katz.

Dia juga memanggil utusan 3 negara itu di Israel untuk mendapatkan teguran keras, dan mengatakan mereka akan diperlihatkan rekaman penculikan 5 tentara wanita Israel pada 7 Oktober selama serangan Hamas, yang dipublikasikan setelah serangan tersebut terjadi.

“Rekaman itu akan menekankan kepada mereka betapa buruknya keputusan yang diambil pemerintah mereka. Langkah mereka akan menimbulkan konsekuensi yang parah,” kata Katz dalam sebuah pernyataan. 

(***)