Pahala menjelaskan dalam data yang dikantongi KPK ada anggaran Rp tujuh triliun APBN sebagai subsidi pemerintah untuk perguruan tinggi negeri. 

Namun, jumlah itu berbanding jauh dengan anggaran yang diterima oleh kampus milik kementerian Lembaga.

"Kita lihat berapa sih yang ke mahasiswa PTN? Ternyata cuman Rp 7 triliun. Sementara Rp 32 triliun ada di perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian lembaga," katanya.

Menurut Pahala, KPK juga menemukan sejumlah alokasi anggaran di kampus kedinasan yang dipakai dengan tidak tepat. 

Dia menilai jika alokasi anggaran ini bisa diperbaiki seharusnya membuat persoalan biaya UKT naik di PTN tiap tahunnya tidak terjadi.

"Nah ini yang kita lihat satu-satu bahkan ada kementerian lembaga memasukkan ke dalam 20 persen anggaran pendidilkan ternyata dibikin SMK. SMK dimasukkin ke perguruan tinggi. Dia bikin Diklat internal tapi nge-charge-nya buat pendidikan tinggi," ujar Pahala.