RIAU24.COM -Politikus PDIP Aria Bima meminta jika nantinya Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu, publik tidak mempersepsikan berkoalisi. 

Memangnya, apa saja untung ruginya bila pada akhirnya PDIP sepakat bergabung dengan Pemerintahan Prabowo.

"Untungnya PDIP tak dikucilkan dan bisa berkontribusi membangun bangsa dari dalam bersama Prabowo," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno lewat pesan Whatsapp kepada detikcom, Minggu (12/1/2025)

PDIP kemudian bisa leluasa melakukan konsolidasi internal tanpa ada gonjang-ganjing apa pun. 

Sementara itu, kerugian besar bisa dirasakan PDIP bila masuk di jajaran partai pendukung pemerintahan Prabowo.

"Ruginya PDIP pasti kesulitan mengkapitalisasi kelompok-kelompok yang kecewa dengan kekuasaan. Karena PDIP sama dengan partai lain yang merapat ke kekuasaan," lanjutnya.

Menurut Adi, segmen kelompok kecewa ini cukup besar. Baginya, PDIP berpotensi reborn di masa-masa mendatang.

Adi juga menanggapi pernyataan Megawati yang menepis hubungannya dengan Prabowo Subianto retak. Secara politik, kata Adi, hubungan PDIP dan Prabowo baik-baik saja.

"Indikasinya misalnya UU MD3 tak diubah sehingga posisi ketua DPR aman buat Puan (Maharani). Ketua Banggar masih PDIP Said Abdullah. Publik melihatnya kendala utama PDIP (merapat ke pemerintahan) faktor Jokowi yang masih (berada) di (kubu) Prabowo," jelas Adi.

Bergabung atau tidaknya PDIP ke koalisi pemerintahan tergantung suara internal yang kuat memberi masukan ke Megawati. 

Jika suara kritis dari barisan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang dominan, maka PDIP cenderung akan menjadi oposisi.

(***)