Beberapa kalangan menganggap bahwa proyek infrastruktur ini tidak selalu sebanding dengan kesejahteraan rakyat, karena sebagian besar dari proyek tersebut lebih menguntungkan perusahaan besar dan investor asing.

Dalam beberapa kasus, masyarakat yang tinggal di sekitar proyek pembangunan terpaksa mengorbankan tanah dan rumah mereka, tanpa mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Di sisi lain, utang negara yang membengkak menjadi beban yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.

3. Kebijakan Privatisasi dan Liberalisasi Sektor Publik

Kebijakan Jokowi dalam membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta untuk mengelola layanan publik melalui privatisasi dan liberalisasi juga menuai protes. 

Kebijakan ini mengarah pada penyerahan pengelolaan berbagai sektor, seperti energi, kesehatan, dan pendidikan kepada perusahaan swasta yang lebih fokus pada keuntungan daripada pelayanan publik. 

Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya hidup bagi masyarakat, karena harga barang dan jasa yang dikelola swasta cenderung lebih tinggi.