RIAU24.COM -Selama lebih dari satu dekade menjabat sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil berbagai kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, kemajuan ekonomi, dan reformasi administrasi. 

Namun, beberapa kebijakan yang diambilnya, meskipun dilatarbelakangi oleh niat baik, juga menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat biasa. 

Ada sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan rakyat Indonesia, khususnya dalam hal perekonomian, harga barang, dan ketimpangan sosial.

1. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Salah satu kebijakan yang paling mendapat sorotan adalah penyesuaian harga BBM. Di bawah pemerintahan Jokowi, harga BBM, baik bensin maupun solar, beberapa kali dinaikkan, terutama setelah periode subsidi BBM yang terus meningkat. 

Penyesuaian harga ini langsung berdampak pada biaya hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan kehidupan pada transportasi pribadi. 

Kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok lainnya, yang pada gilirannya memperburuk daya beli rakyat kecil.

Banyak masyarakat menilai bahwa kenaikan harga BBM ini membuat kehidupan mereka semakin sulit, apalagi bagi mereka yang berada di kelas menengah ke bawah.

Ketimpangan sosial semakin terasa, dan mereka yang tidak memiliki akses ke transportasi umum dengan harga terjangkau merasa tertekan oleh kebijakan ini.

2. Proyek Infrastruktur yang Membebani Anggaran

Jokowi dikenal dengan program ambisiusnya dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api. Meskipun infrastruktur yang dibangun dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah transportasi, proyek-proyek tersebut juga memerlukan biaya yang sangat besar. 

Banyak kritik muncul terkait utang negara yang semakin tinggi untuk mendanai proyek-proyek tersebut.

Beberapa kalangan menganggap bahwa proyek infrastruktur ini tidak selalu sebanding dengan kesejahteraan rakyat, karena sebagian besar dari proyek tersebut lebih menguntungkan perusahaan besar dan investor asing.

Dalam beberapa kasus, masyarakat yang tinggal di sekitar proyek pembangunan terpaksa mengorbankan tanah dan rumah mereka, tanpa mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Di sisi lain, utang negara yang membengkak menjadi beban yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.

3. Kebijakan Privatisasi dan Liberalisasi Sektor Publik

Kebijakan Jokowi dalam membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta untuk mengelola layanan publik melalui privatisasi dan liberalisasi juga menuai protes. 

Kebijakan ini mengarah pada penyerahan pengelolaan berbagai sektor, seperti energi, kesehatan, dan pendidikan kepada perusahaan swasta yang lebih fokus pada keuntungan daripada pelayanan publik. 

Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya hidup bagi masyarakat, karena harga barang dan jasa yang dikelola swasta cenderung lebih tinggi.

Sektor kesehatan adalah contoh nyata. Kebijakan seperti BPJS Kesehatan yang digulirkan oleh pemerintahan Jokowi tidak selalu memadai untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Banyak rakyat Indonesia yang merasa bahwa biaya kesehatan mereka justru meningkat, dan layanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan swasta terus berkembang dengan keuntungan yang besar.

4. Perlambatan Daya Beli Masyarakat

Banyak kebijakan Jokowi yang, meskipun menguntungkan sektor-sektor tertentu, berdampak negatif bagi daya beli masyarakat. Inflasi yang terus meningkat, dipicu oleh kebijakan moneter dan harga-harga barang pokok yang melambung, semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah. 

Sementara itu, meskipun sektor-sektor tertentu seperti digital ekonomi dan industri manufaktur berkembang pesat, masyarakat yang tidak terlibat dalam sektor tersebut merasa tertinggal dan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

5. Ketimpangan Sosial yang Meningkat

Banyak pihak berpendapat bahwa meskipun pemerintahan Jokowi banyak berfokus pada pembangunan, ketimpangan sosial di Indonesia justru semakin lebar. 

Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin mencolok, dan banyak daerah di luar Jakarta atau kota besar lainnya yang masih tertinggal dalam hal pembangunan. 

Pembangunan infrastruktur cenderung terpusat di daerah perkotaan, sementara desa dan kawasan terpencil masih sulit mengakses fasilitas dasar.

Pembangunan yang tidak merata ini mengarah pada ketidakadilan, di mana hanya segelintir orang yang merasakan manfaat pembangunan, sementara mayoritas rakyat di daerah-daerah terpencil justru merasa diabaikan.

(***)