RIAU24.COM -  Sejauh ini, Partai Demokrat masih abu-abu dalam menentukan sikap politiknya. Belum ada kepastian, apakah Demokrat memilih bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf atau sebagai oposisi.

"Per hari ini ada yang mau minta di oposisi aja, atau di luar seperti sekarang ada juga, ada yang juga yang berpendapat bagus bersama-sama (Jokowi)," ungkap Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan, di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin 1 Juli 2019.

Menurutnya, para kader Demokrat di daerah memiliki pandangan berbeda-beda. Kendati Hinca mengatakan, apa pun keputuan Demokrat nantinya akan selalu diikuti segenap partai.

Terkait penentuan posisi politik, Hinca mengatakan, mekanisme partai memberikan kewenangan kepada majelis tinggi. Rencananya, majelis tinggi akan bersidang setelah masa jabatan pengurus Partai Demokrat habis atau setelah 10 Juli 2019.

"Nanti di situ diputuskan posisi Partai Demokrat. Memang ketua majelis tinggi partai itu pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), ada 15 anggotanya, termasuk saya," tambahnya, dilansir republika.

Lebih lanjut, Hinca menambahkan, Demokrat tertarik untuk bergabung bila programnya dimasukkan dalam agenda pemerintahan. Dalam hal ini, Demokrat akan memperjuangkan 14 program prioritas, baik di legislatif maupun eksekutif di tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Kementerian.

"Tentu kalau Pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu tentu menarik untuk didiskusikan karena jadi selaras dengan tujuan partai ini membawa program prioritas itu," ujarnya.

Meski nanti jika Demokrat tidak berada dalam pemerintahan Jokowi, partainya akan tetap memperjuangkan program-program tersebut. Sesuai janji kampanye, Demokrat yang meraih sekitar 7,77 persen akan berupaya mewujudkan janji kampanye dari program tersebut. ***