RIAU24.COM -  SIAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Siak menghadapi proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019 yang diajukan kader Partai Nasdem Dapil 3 dan kader PDIP Dapil 4 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kedua Perkara sudah diregister dengan nomor Perkara: 193-05-04/PHPU.DPRD-DPRD/ XVII/2019 untuk Partai NasDem, dan Nomor 70-03-04/ PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai PDIP," kata ketua KPU Siak Ahmad Rizal SH, Kamis (25/07/2019).

Dikatakannya, proses persidangan sudah dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2019 dengan agenda pembacaan materi gugatan Pemohon dan tanggal 18 Juli 2019 dengan agenda penyampaian jawaban Termohon.

"Ya, Senin 22 Juli kemarin pada sidang di MK sudah dilaksanakan pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun hasil yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan diantaranya, menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Yaitu, untuk gugatan yang diajukan oleh Partai NasDem untuk Dapil Siak 3 berkenaan dengan dicabutnya gugatan tersebut," terangnya.

Adapun bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir. Kemudian, perkara yang masih berlanjut pada proses selanjutnya adalah gugatan dari Partai PDIP untuk Dapil Siak 4.

"Maka dari itu, dengan adanya putusan tersebut maka KPU Kabupaten Siak masih akan menghadapi proses persidangan dengan agenda mendengar jawaban dari saksi dan saksi ahli serta pihak terkait," tukasnya.

Karena Proses gugatan tersebut, maka KPU Kabupaten Siak belum dapat menetapkan hasil Pemilu tahun 2019 untuk Pengisian anggota DPRD Kabupaten Siak periode 2019-2024 sampai adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan terkait proses sengketa pileg yang sedang dihadapi oleh KPU ini oleh MK akan dilanjutkan lagi pada 30 Juli 2019 mendatang.***

R24/phi/lin