RIAU24.COM -  Seorang diplomat Amerika Serikat (AS)  secara blak-blakan mengaku mengikuti perintah presiden Donald Trump untuk menekan Ukraina agar menyelidiki Joe Biden,  rival politik Trump.  Pengakuan itu muncul dalam sidang terakhir dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk penyelidikan pemakzulan presiden Trump, hari Rabu 20 November 2019.

Diplomat yang bersaksi dalam sidang DPR Amerika adalah duta besar AS untuk Uni Eropa,  Gordon Sondland. Dia mengatakan perintah Trump datang melalui pengacara pribadinya,  Rudy Giulani. 

Jika keterangan diplomat itu benar, maka Trump bisa dikenai tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan bisa dimakzulkan dengan proses bertahap yang dimulai dari DPR yang saat ini dikuasai Partai Demokrat dan kemudian oleh Senat.

Penyelidikan oleh Komite Intelijen DPR sedang menilai apakah Trump menahan bantuan militer ke Ukraina sebagai prasyarat untuk memenuhi keinginannya itu atau bukan. Presiden Trump sendiri telah membantah melakukan kesalahan.

Aturan di AS menyatakan mencari bantuan asing untuk mendapatkan keuntungan pemilu adalah tindakan ilegal.

Joe Biden adalah salah satu pesaing utama Trump dalam pemilihan presiden 2020. Mantan wakil presiden era Barack Obama itu saat ini adalah bakal calon presiden dari Partai Demokrat. Sedangkan Trump akan maju lagi sebagai calon presiden dari Partai Republik.

Dalam kesaksiannya, Sondland mengatakan bahwa Giuliani telah menuntut pernyataan publik dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar mengumumkan penyelidikan dugaan korupsi.

Giuliani, kata Sondland, secara khusus menyebut perusahaan Burisma di Ukraina yang memiliki putra calon Joe Biden, Hunter Biden, sebagai anggota dewan perusahaan—dan masalah seputar pemilihan presiden AS 2016.

Jika dinyatakan bersalah dalam pemungutan suara mayoritas di DPR, Trump akan menghadapi persidangan impeachment atau pemakzulan di Senat. Dua pertiga suara anggota Senat dibutuhkan untuk melengserkan Trump. Masalahnya, Senat saat ini dikuasai oleh Partai Republik.

Dalam pernyataan pembukaannya, Sondland mengatakan dia telah bekerja dengan Giuliani atas arahan tegas presiden Trump. Sebagai Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Sondland mengatakan bahwa uraian pekerjaannya juga mencakup di Ukraina bersama rekan-rekannya yang lain, meskipun negara itu bukan anggota Uni Eropa.

"Kami tidak ingin bekerja dengan Giuliani. Sederhananya, kami memainkan peran yang kami tangani. Kami semua mengerti bahwa jika kami menolak untuk bekerja dengan Giuliani, kami akan kehilangan peluang penting untuk mempererat hubungan antara Amerika Serikat dan Ukraina. Jadi kami mengikuti perintah presiden," kata Sondland, seperti dikutip dari BBC, Kamis 21 November 2019.

Dia kemudian mengonfirmasi bahwa presiden telah meminta penyelidikan terhadap dugaan korupsi Biden dengan imbalan kunjungan ke Gedung Putih untuk Zelensky, sebuah quid pro quo yang berarti bantuan sebagai imbalan atas bantuan.

"Saya tahu bahwa anggota komite ini telah sering membingkai masalah rumit ini dalam bentuk pertanyaan sederhana: Apakah ada quid pro quo? Seperti yang saya bersaksi sebelumnya, sehubungan dengan panggilan yang diminta Gedung Putih dan pertemuan Gedung Putih, jawabannya adalah iya," katanya.

 

Sumber: Sindonews