RIAU24.COM -  Akibat kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel (nickel ore) ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), diketahui Uni Eropa tengah bersiap untuk melaporkan Indonesia. Pelaporan tersebut tak membuat pemerintah Indonesia bergeming, karena mereka siap untuk menghadapi gugatan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat melakukan kunjungan kerja ke Tanzania, Afrika Timur, Selasa 17 Desember 2019.. Ia menegaskan bahwa pemerintah tak gentar dengan gugatan tersebut, karena pada dasarnya kebijakan itu dibuat demi menjaga perekonomian Indonesia sendiri.

Luhut menegaskan, "Selama ini ekspor nickel ore terbesar sebesar 98% ke Tiongkok, sedangkan Eropa hanya 2%. Jadi bagaimana dibilang saya bela Tiongkok? Jangan pernah negara manapun bisa mendikte kebijakan Indonesia," tegasnya.

Luhut juga menerangkan alasan pemerintah Indonesia melakukan kebijakan perlarangan ekspor bijih nikel ore sampai turunannya seperti lithium battery yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik, demi kemajuan perekonomian RI. Sebab bukan hanya akan menghasilkan nilai tambah sampai jutaan dolar saja, namun juga menyerap tenaga kerja lokal.

Luhut menyatakan KPK akan dilibatkan untuk melakukan pencegahan. Jika memang diduga ada pelanggaran maka KPK harus menangkap pelaku penyelundupan.

Presiden Joko Widodo juga setali tiga uang dengan Luhut. Dia tak mau ambil pusing, karena menurutnya kebijakan pembatasan ekspor nikel merupakan hak Indonesia. "Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor mau ndak kan suka-suka kita, ya nggak? Jadi jangan mendikte," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 16 Desember 2019.

Jokowi juga mengaku tak takut dengan gugatan Uni Eropa.  Dia menerangkan bahwa nikel hanyalah permulaan. Nantinya Indonesia akan mulai mengerem ekspor bauksit. Tujuannya untuk diolah di dalam negeri dengan memberikan nilai tambah. Jadi tidak hanya diekspor sebagai barang mentah.
 

 

 

 

 

R24/DEV