RIAU24.COM - Perseteruan KPK dengan PDIP saat ini masih berlanjut. Bahkan, PDIP sampai melaporkan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) karena tim KPK dinilai melanggar hukum lantaran ingin menggeledah kantor PDIP.

Hal itupun menjadi sorota bagi para netizen. Terutama masuknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam tim hukum DPP PDIP yang melaporkan KPK ke Dewas.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo sendiri juga tak mempermasalahkan langkah Yasonna itu. Karena, Yasonna tercatat sebagai Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan pada struktur Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut.

zxc1

Netizen pun menyoroti ketegasan Jokowi sebagai kepala negara dalam mengatur bawahannya. Tak hanya itu, netizen juga mempertanyakan sikap Jokowi tersebut.

"Ya Allah... Etis kah begini pak @jokowi? Walau @LaolyYasonna kader partai, tapi dia mentri yg digaji negara dr pajak rakyat. Rakyat ingin melawan korupsi dan demokrasi yg sehat. Masa mentri mjadi tim hukum partai yg kader nya tersangkut kss suap ?" sorot salah satu netizen.

"dan disini @jokowi hanya berkomentar, tanya kan kepada pak yasonna. Apa dia ga punya ketegasan sebagai kepala pemerintahan yg mengatur para mentri ?" kata dia lagi.
zxc2

Netizen lainnya juga mengomentari hal tersebut. Ini kata netizen.

"Itulah kenapa pejabat negara ga boleh merangkap jabatan jadi petugas partai, bakal amburadul krn bnyk sekali kepentingan yg berbenturan dgn kepentingan partai dan kepentingan umum, tidak mungkin bisa netral dan jelas mereka akan memilih partai diatas kepentingan rakyat," kata netizen lainnya.

"Dengan pernyataan mereka begitu, maka tak usahlah rakyat menggaji mereka lg. Biarkanlah partai mereka yg menggaji pekerjaan mereka. Karena mereka bekerja pun sekarang ini hanya utk kepentingan partai, pribadi dan kelompok mereka," timpal netizen lainnya.