RIAU24.COM -  Rencana Pemerintah RI untuk memulangkan WNI dari Wuhan, China, mendapat penolakan dari warga Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Mereka menolak Natuna dijadikan tempat observasi bagi WNI yang baru dipulangkan dari negara yang terjangkit wabah virus Corona tersebut. Mereka khawatir, virus itu nantinya akan bakal merebak di Natuna. 

Bentuk protes dan penolakan itu diwujudkan warga dengan bersama-sama mendatangi Bandara Raden Sadjad di Natuna.

"Ini adalah aksi spontanitas dari warga Natuna yang menolak keras akan didatangkannya WNI dari Wuhan dikarantina di Natuna ini," ungkap salah seorang warga peserta aksi, Sabtu 1 Februari 2020. 

Dilansir detik, demo itu puluhan warga. Tampak ada anggota TNI yang berjaga berusaha menenangkan warga.

Tak hanya warga, penolakan juga dilontarkan Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti. Dikatakan, dirinya menolak keras bila wilayahnya dijadikan tempat observasi WNI dari China. Ia kemudian mengungkapkan kekhawatiran soal terbawanya virus Corona dari China.

"Kami menolak, masyarakat menolak. Natuna mau dijadikan apa? Kenapa di Natuna dijadikan tempat evakuasi WNI dari Wuhan," lontarnya. 

Tugas Kemanusiaan 
Dari Jakarta, juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, mengharapkan warga Natuna memaklumi evakuasi ini merupakan tugas kemanusiaan.

"Jadi jaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui Menlu tadi pagi itu menurut aku mestinya bisa menenangkan masyarakat. Selain itu, bisa kan keinginan untuk membawa pulang ini bukan saja keinginan dari Presiden, bukan dari keinginan pemerintah, tapi keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia. Karena melihat ini suatu evakuasi kemanusiaan. Jadi kami mengimbau, mari kita bersama-sama bahu-membahu melewati masa-masa yang sulit ini," harapnya. 

Fadjroel kemudian mengatakan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sudah memberikan jaminan mengenai proses observasi WNI di Natuna. Ada standar pemeriksaan sesuai dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang diberlakukan.

"Bahwa transit WNI di Natuna itu di-handle oleh TNI, di rumah sakit militer. Kemudian yang kedua, lokasi transitnya jauh dari penduduk dan memenuhi standar dari WHO. Kemudian dipastikan bahwa WNI yang pulang itu sehat semua dan kesehatannya itu terus dipantau. Artinya, jaminan itu diberikan oleh pemerintah melalui Menlu Retno Marsudi," ujar dia.

Menurut Fadjroel, proses evakuasi WNI dari Wuhan ini dilakukan pemerintah dengan merujuk Inpres Nomor 4 Tahun 2019. Penanganan langsung di bawah Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Polhukam Mahfud Md.

"Semua pihak kementerian, bahkan sampai gubernur, wali kota, kabupaten, di mana akan dilakukan karantina, itu semua di bawah satu koordinasi," tuturnya. ***