"PNS, TNI/Polri golongan 1 sampai 3 gaji dan tunjangannya tidak terlalu besar. Berbeda dengan pejabat eselon 1 dan 2 serta pejabat negara. Jadi saya rasa layak dan bijaksana keputusan ini," tuturnya. 

Di tingkat pusat, PNS yang tidak akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 adalah seluruh pejabat eselon 1 dan 2, pejabat negara seperti anggota DPR RI, menteri, kepala lembaga/badan, dan lainnya.

Sedangkan di tingkat daerah adalah pejabat eselon 2 seperti sekda, kepala dinas/badan, kepala kantor. Juga pejabat negara antara lain anggota DPRD, kepala daerah, wakil kepala daerah, serta lainnya.

"Dengan meniadakan THR dan gaji ke-13 untuk pejabat eselon 1, 2, serta pejabat negara diharapkan ada efisiensi anggaran yang bisa realokasi untuk penanganan Covid-19," ucapnya. 

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Rini Widyantini menambahkan, seluruh pejabat eselon 1, 2 dan pejabat negara harus legawa dengan kebijakan ini.

Sebagai aparatur negara, di sinilah dituntut pengorbanannya.