RIAU24.COM -  Saat ini, rencana masuknya sekitar 500 orang Tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Provinsi Sulawesi Utara (Sultra), tengah marak disorot. Hal itu mengingat saat ini Indonesia masih dilanda wabah virus Corona. Sehingga masuknya para TKA tersebut, dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Seperti diketahui, para TKA asal China itu akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi, yang berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Utara. 

Ternyata, yang memberi izin bagi perusahaan untuk mendatangkan TKA itu, adalah pemerintah pusat sendiri. Dilansir detik, Kamis 30 April 2020, izin tersebut diberikan pemerintah pusat pada 22 April lalu. Atau saat wabah Corona sedang menjadi-jadi di beberapa daerah di Tanah Air, khususnya DKI Jakarta.

Namun demikian, meski sudah ada izin dari pemerintah pusat, kedatangan TKA asal China itu tetap saja mendapat penolakan dari banyak pihak. 

Tak tanggung-tanggung, yang berada pada garis paling depan adalah  DPRD Sulawesi Tenggara sendiri. Mulai dari unsur pimpinan hingga anggota, ramai-ramai menyatakan menolak kedatangan para TKA asal China tersebut di tengah pandemi Corona.

Seperti dilontarkan Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh, kebijakan tersebut diambil bukan karena anti-China. Melainkan, antisipasi karena China merupakan negara yang menjadi asal virus Corona. Tak hanya itu, Abdurrahman Saleh menegaskan, dirinya sendiri akan langsung memimpin aksi penolakan, jika 500 TKA dipaksakan tetap datang ke Sultra.

"Jadi bukan karena anti-Tiongkok, tapi saat ini ada pandemi dan kita tahu asalnya itu dari Wuhan jadi kita antisipasi. Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya di gedung DPRD Sultra, Rabu 29 April 2020 kemarin. 

Hal senada juga dikatakan pimpinan lainnya dari fraksi Golkar Herry Asiku, dia menilai jika kedatangan 500 TKA dipaksakan maka akan membawa kerusuhan. "49 saja yang masuk waktu lalu gemparnya bagaimana, apalagi kalau 500 TKA yang masuk," katanya.

Kebijakan Aneh 
Sedangkan dari Fraksi Demokrat, Endang SA menegaskan tidak ada alasan mendatangkan para TKA Chia itu, apalagi  pada saat pandemi Corona seperti saat ini. 

Dia memaparkan, sebelumnya Menhub telah mengeluarkan pelarangan sejak 2 Februari lalu. Semua orang yang pernah transit di Tiongkok tidak dibolehkan masuk ke Indonesia. Makanya, aneh jika saat ini ada upaya memaksakan kedatangan 500 TKA asal China itu ke Sultra.

Hal senada juga datang dari anggota DPRD Sultra lainnya, Sudirman dari Fraksi PKS menilai rencana kedatangan 500 TKA China itu aneh. Sebab, tenaga kerja lokal saat ini justru dirumahkan karena wabah Corona

"Ini menjadi aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar, ini tentunya sedih sekali," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi berharap kedatangan TKA China itu ditunda untuk menghindari adanya reaksi masyarakat seperti yang terjadi beberapa waktu lalu saat kedatangan 49 tenaga kerja asing.

"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujarnya, seperti dilansir antara. 

Sebelumnya, sinyalemen tentang adanya TKA yang masuk bebas masuk ke Tanah Air, sudah terlebih dahulu diungkapkan Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Karena itu, Anwar menyayangkan kebijakan pemerintah yang masih mengizinkan TKA masuk ke Indonesia di tengah pandemi. Hal itu, menurutnya, tak adil bagi warga Indonesia yang tengah berjuang memerangi wabah COVID-19.

"Kehadiran mereka yang masih bebas keluar-masuk negeri ini tentu benar-benar telah menyakitkan hati kita sebagai bangsa, dan kalau hal ini terus berlanjut maka tentu akan membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah menjadi bermasalah dan hal itu tentu jelas tidak baik bagi kehidupan bangsa dan negara ini ke depannya," ujarnya ketika itu. ***