Jaksa Agung Kolombia Francisco Barbosa mengatakan pihaknya telah mengevaluasi sekitar 3 ribu kontrak yang telah disalahgunakan dan menemukan informasi yang mengarah pada penerbitan surat perintah penangkapan 10 wali kota.

“Kami tidak akan mengizinkan sumber daya masyarakat digunakan dengan cara tidak patut,” kata Barbosa seperti dilansir Tempo.co.      

Sebanyak 12 pemerintah daerah dan 10 pemerintah kota di Kolombia saat ini berstatus dalam penyelidikan.

Kepala Pengawas di Kolombia Felipe Cordoba mengatakan pihaknya telah mengevaluasi kontrak total senilai 3,1 triliun peso atau Rp 12 triliun yang ditujukan untuk membeli makanan atau memberikan layanan dalam menghadapi pandemik virus corona.

Ada pula biaya total senilai US$ 110.4 juta (Rp 1,6 triliun) yang ditutup-tutupi. Sebagian besar kontrak-kontrak itu untuk pengadaan peralatan keamanan dan rumah sakit, makanan serta pengadaan jasa. ***