RIAU24.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan jika pemerintah menunda untuk pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP).

Dilihat dari akun Twitternya, @mohmahfudmd, dia meminta kepada DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

"Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda utk membahasnya dan meminta DPR sbg pengusul utk lbh bnyk berdialog dan menyerap aspirasi dulu dgn semua elemen masyarakat," kata dia, Selasa, 16 Juni 2020.

Dia juga mengatakan saat ini pemerintah lebih fokus untuk menghadapi pandemi Covid-19. "Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta menyampaikan ini," kata dia lagi.

Pernyataan Mahfud MD itu ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Gerindar, Fadli Zon. Dia mengatakan RUU tersebut tak usah ditunda dan lebih baik dicabut.

"Sikap bagus dr Pemerintah. Tak usah ditunda, langsung ditarik aja, dicabut. RUU HIP ini mendegradasi Pancasila," ujarnya menanggapi kicauan Mahfud MD.

Netizen pun turut menanggapi pernyataan yang disampaikan Fadli Zon tersebut. Berikut ini komentar.

"sama halnya dengan RUU kontroversi lainnya,, mungkin ini juga ditunda untuk menjadi kejutan dan disahkan secara diam2 dan tiba2. masih dengan pola lama," komentar salah satu netizen.

"Kami sebagai rakyat awam kok bingung ya..dlm kondisi seperti ini kok DPR bukannya lbh fokus pada hal2 yg urgent sperti bagaimana ekonomi bisa tumbuh dan covid19 ini bisa diatasi,..ini malah mengusulkan sesuatu yg membuat polemik dimasyarakat, sesuatu yg tdk mendesak sama sekali," tulis netizen lainnya.