RIAU24.COM -  Sikap politisi PDIP Adian Napitupulu yang rajin mengkritik Menteri BUMN, Erick Tohir mendapat respon negatif dari aktivis Kaum Muda Nahdlatul Ulama (KMNU), Anas Nasikhin. Ia menilai, kritik Adian terhadap Erick sudah kebablasan dan cenderung subjektif dan dilandasi kepentingan tertentu.

"Adian seperti tidak mengindahkan kepentingan besar perjalanan pemerintahan saat ini yang sedang berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemik Covid-19," ujar Anas dalam keterangannya, Selasa (28/7).

Menurut Anas, masyarakat Indonesia kekinian seperti sedang krisis apresiasi. Banyak orang terlalu rajin mengkritik tapi juga terlalu malas mengapresiasi. Padahal kritik akan adil jika disertai dengan apresiasi. 

Menurutnya, langkah Presiden Joko Widodo mengangkat Erick sebagai Ketua Pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah isyarat sekaligus contoh agar menjawab kritikan dengan kinerja. 

Dalam hal ini, target kerja yang diberikan Presiden Jokowi kepada tim tidak main-main. "Pertama dalam konteks penanganan Covid-19 yaitu menurunkan angka kematian serendah-rendahnya, meningkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan mengendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya," katanya seperti dilansir RMOL. 

Kedua, dalam konteks pemulihan ekonomi presiden memerintahkan untuk melakukan upaya percepatan berdasarkan pokok masalah yang ada. Apakah terkait regulasi atau administrasi yang mengharuskan dilakukan revisi.

Persoalan Adian Napitupulu, kata dia jika keinginannya selama ini belum terpenuhi, mestinya dikembalikan pada logika kinerja ini. 

"Kalau dilihat peran Adian di pilpres 2019 dia hanyalah ketua salah satu kelompok relawan yang relawannya mendukung pasangan 01 (Jokowi-Maruf), yang kinerjanya tentu setara dengan relawan yang lain yang berjumlah lebih dari 500 kelompok relawan. Jadi kalau bicara peran dia sebetulnya biasa-biasa saja tidak ada yang istimewa," bebernya.

“Nah kalau sekarang dia meminta jatah lebih kepada Erick Thohir dengan cara menekan dan kritik yang membabi buta itu sudah gak bener," demikian Ketua Bidang Pelatihan Saksi TKN. 

Adian Napitupulu sebelumnya menyebut, jabatan direksi dan komisaris di semua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan titipan. 

Jumlah "orang titipan" yang disebut Adian itu bahkan tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 6.000 sampai 7.200 orang. Ribuan orang tersebut ditempatkan dari mulai perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan BUMN.***