Dalam pandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan melalui Juru Bicara Endri Yupet, SH menyebutkan terkait dengan pelaksanaan APBD Tahun 2019 ada beberapa catatan sebagai berikut:

Agar Opini  WTP bisa dipertahankan secara kontinyu, Diharapkan Pemerintah Daerah untuk dapat selalu mengintruksikan Kepada pejabat pengelola keuangan Daerah, agar menindak lanjuti rekomendasi dari BPK RI terkait audit terhadap kelemahan Administrasi, termasuk pertimbangan dan kajian aturan yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kemudian, Katanya, Terkait banyaknya aset Pemerintah Daerah yang tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), maka Fraksi Partai Golkar meminta agar dinas terkait segera melakukan penelusuran terhadap seluruh aset Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. sehingga tidak menjadi temuan untuk setiap tahunnya.