RIAU24.COM - Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang melarang orang Amerika Serikat (AS) berinvestasi di puluhan perusahaan yang berbisnis dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Perintah eksekutif yang diteken hari Kamis waktu Washington melarang orang Amerika memasukkan uang ke dalam perusahaan yang membantu PLA melakukan modernisasi.

Perintah tersebut melarang pembelian atau investasi dana pasar berkembang yang mencakup perusahaan terkait mulai 11 Januari 2021. Trump memberi perusahaan terkait batas waktu hingga November 2021 untuk melepaskan sepenuhnya dari mereka. 

Menurut laporan Wall Street Journal, yang dikutip Sindonews Jumat 13 November 2020 ada 31 perusahaan yang masuk dalam daftar. Bloomberg, secara terpisah, menerbitkan daftar 20 perusahaan terkait pada bulan Juni, yang mencakup perusahaan desain kedirgantaraan, perusahaan pembuatan kapal, perusahaan konstruksi, serta perusahaan teknologi seperti China Mobile Ltd dan China Telecom Corporation.

"Republik Rakyat China (RRC) semakin mengeksploitasi modal Amerika Serikat untuk sumber daya dan untuk memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan aparat keamanan lainnya, yang terus memungkinkan RRC untuk secara langsung mengancam Tanah Air Amerika Serikat," bunyi perintah eksekutif Trump.

"Dan pasukan Amerika Serikat di luar negeri, termasuk dengan mengembangkan dan menyebarkan senjata pemusnah massal, senjata konvensional canggih, dan tindakan berbahaya yang memungkinkan (serangan) dunia maya terhadap Amerika Serikat dan rakyatnya," lanjut perintah eksekutif tersebut.

Trump mengklaim Beijing memaksa perusahaan swasta untuk mendukung kompleks industri militernya, termasuk dengan meningkatkan modal dengan menjual sekuritas di pasar luar negeri. “Dengan cara itu, RRC mengeksploitasi investor Amerika Serikat untuk membiayai pembangunan dan modernisasi militernya," imbuh rincian perintah eksekutif Trump.

Langkah tersebut hanyalah serangan terbaru Washington terhadap perusahaan China. Pemerintahan Trump sebelumnya telah melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan lusinan perusahaan teknologi China yang diklaimnya didorong oleh Beijing untuk memasok intelijen China dengan akses ke data pengguna, memungkinkannya untuk memata-matai pengguna di seluruh dunia.

Beijing dan perusahaan yang dituduh, seperti Huawei dan TikTok, dengan tegas membantah bahwa paksaan politik atau kemampuan teknis semacam itu ada dan mengatakan produk mereka aman.