RIAU24.COM - Komisi II DPR RI menegaskan Pilkada Serentak 2020 tetap lanjut meski jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia menembus angka 500 ribu per Senin 23 November 2020.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan anggota parlemen masih optimistis semua pihak bisa mencegah timbulnya klaster Covid-19 pilkada.

"Pilkada itu kami lanjutkan karena ada jaminan dari pemerintah, jaminan dari penyelenggara bahwa semua bisa menerapkan protokol kesehatan," kata Arwani mengutip dari CNNIndonesia.com, Senin 23 November 2020.

Politikus PPP itu menuturkan, pemerintah dan penyelenggara Pilkada harus bisa memastikan protokol kesehatan diterapkan pada hari pemungutan suara. Ia juga meminta penindakan terhadap pelanggar protokol kembali diterapkan.

"Semua stakeholder untuk mematuhi protokol dan juga ketegasan aparat dalam menertibkan," ucap Arwani.

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse juga memastikan kelanjutan Pilkada meski kasus infeksi virus corona tembus lebih setengah juta kasus. Menurut dia, hampir tidak ada opsi penundaan dalam waktu yang sudah mepet ini.

"Lanjut tapi ketat, dengan protokol kesehatan semua pihak, pesertanya, pemilihnya, penyelenggaranya, satgasnya, Pemda, aparat penegak hukumnya," ujar Zulfikar. 

Zulfikar merujuk data Satgas Penanganan Covid-19 yang menyebut jumlah zona merah di daerah Pilkada, berkurang. Dia berkata, data itu menunjukkan pilkada bisa dijalankan jika penegakan protokol diperketat.

"Operasi yustisi perlu digencarkan lagi, khususnya di daerah dan tahapan Pilkada," tutur dia lagi.

Sebelumnya, Indonesia mencatat 502.110 kasus positif Covid-19 per Senin 23 November 2020. Jumlah ini sesuai dengan prediksi epidemiolog dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra.

Usai pelbagai pelanggaran protokol kesehatan di Pilkada secara masif pada awal September, Hermawan memprediksi akan ada klaster jumbo Covid-19 akibat Pilkada.

"Kita berharap Pemerintah tidak menganggap sepele Pilkada. Adapun kasus Covid-19 sudah hampir 200 ribu, jadi bayangkan nanti kita bisa tembus 500 ribu bahkan melonjak sejuta kasus," ungkap Hermawan.