Pada hari Selasa, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan bahwa pemerintahnya akan menangguhkan semua kontak politik dan militer tingkat tinggi dengan Myanmar dan memberlakukan larangan perjalanan pada para pemimpin militernya. Ardern mengatakan dalam konferensi pers bahwa Selandia Baru akan memastikan program bantuannya tidak mencakup proyek-proyek yang diserahkan dengan pemerintah militer atau memberikan manfaat bagi para jenderal.

Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa Selandia Baru tidak mengakui legitimasi pemerintah yang dipimpin militer dan meminta tentara untuk segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan dan memulihkan pemerintahan sipil.

Myanmar berada di bawah kekuasaan militer selama beberapa dekade setelah kudeta tahun 1962 yang menyebabkan isolasi internasional dan penurunan ekonomi.

Transisi lambat menuju demokrasi dimulai satu dekade lalu dengan NLD mengamankan pijakan di parlemen pada pemilihan sela tahun 2012 dan menang telak dalam pemilihan penuh pertama tahun 2015. Dalam jajak pendapat November, NLD semakin meningkatkan bagian suaranya sehingga merugikan partai proxy militer.

Konstitusi memastikan militer mempertahankan kekuasaan yang signifikan, dengan kontrol dari kementerian utama dan seperempat kursi di parlemen.