RIAU24.COM -  TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, negaranya tidak akan bergantung pada perjanjian nuklir Iran dan akan "melakukan segalanya" untuk mencegah kepemimpinanTeheran mendapatkan senjata nuklir. 

“Israel tidak menggantungkan harapannya pada kesepakatan dengan rezim ekstremis seperti (Iran). Kami sudah melihat berapa nilai perjanjian ini dengan Korea Utara,” kata Netanyahu pada upacara peringatan Pertempuran Tel Hai tahun 1920.

“Dengan atau tanpa kesepakatan, kami akan melakukan segalanya sehingga (Iran tidak) dipersenjatai dengan senjata nuklir,” sambungnya seperti dikutip Sindonews dari Sputnik, Rabu (24/2/2021).

Pernyataan Netanyahu muncul setelah dia mengadakan pertemuan strategis yang mencakup Menteri Pertahanan Benny Gantz, Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi, Kepala Staf IDF Letjen. Aviv Kochavi, dan kepala Mossad Yossi Cohen. Pertemuan itu membahas kesediaan pemerintahan Biden untuk bernegosiasi dengan Iran mengenai kesepakatan nuklir.

Pada pertengahan Januari, media Israel melaporkan bahwa pemerintahan Biden sedang merundingkan kembalinya Washington ke kesepakatan itu, mungkin untuk memperkenalkan perubahan tertentu padanya. 

Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Aviv Kohavi mengatakan saat itu bahwa apa pun yang terlihat seperti perjanjian saat ini atau versi yang lebih baik akan menjadi kesepakatan yang buruk dari sudut pandang operasional dan strategis. "Dan, oleh karena itu, tidak dapat diterima oleh Israel," ujarnya.

Pada 2015, Iran menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Jerman, dan Uni Eropa. Perjanjian ini mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Pemerintahan Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat (AS) dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran. 

Ini mendorong Iran untuk mengumumkan bahwa mereka secara bertahap akan meninggalkan kewajibannya berdasarkan kesepakatan JCPOA, pertama-tama, batasan pengayaan uranium.

Pada bulan Desember, Iran mengeluarkan undang-undang untuk meningkatkan pengayaan uraniumnya dan menghentikan inspeksi PBB atas situs nuklirnya sebagai tanggapan atas pembunuhan ilmuwan nuklir terkemuka Mohsen Fakhrizadeh, yang merupakan salah satu tokoh kunci di balik program nuklirnya.

Pada bulan Januari, organisasi energi atom Iran mengumumkan bahwa negara tersebut telah berhasil memperkaya uranium hingga 20 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow, sementara pekan lalu, Teheran memutuskan untuk membatasi inspeksi situs nuklirnya oleh IAEA.***