RIAU24.COM - Masalah yang saat ini mendera Partai Demokrat masih menjadi perhatian. Apalagi ada berbagai kecurigaan muncul di balik kegigihan sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk tetap melakukan KLB.

"Memang cukup mengherankan mencermati  persistennya upaya melakukan KLB ilegal oleh mantan-mantan kader Demokrat, walaupun syarat-syarat KLB menurut AD/ART partainya itu tidak mungkin dipenuhi, karena terkait persetujuan ketua MTP (Majelis Tingi Partai)," ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina A. Khoirul Umam dilansir dari Rmol.id, Jumat, 5 Maret 2021.

Dia menyebutkan, jika benar ada agenda pengambilalihan kepemimpinan secara paksa, maka tindakan politik itu tidak lepas dari arus kelompok tertentu.

"Yang pasti, tampak jelas cara mereka cukup sistematis dan diback up oleh elemen-elemen eksternal, termasuk pihak yang bisa menyadap komunikasi dan akun-akun pribadi pengurus PD," jelas Umam.

Dilanjutkan Umam, jika sampai KLB PD itu berakhir seperti Partai Berkarya, maka hal tersebut akan mengonfirmasi jika pemerintah melakukan pembiaran atas upaya pembusukan kekuatan oposisi.

"PDIP sebagai partai penguasa pernah merasakan bagaimana partainya dipersekusi di zaman Orba. Jika Presiden Jokowi dan pemerintah serius pada komitmen demokrasi, seharusnya ikut melindungi eksistensi Demokrat, untuk demokrasi yang sehat. Rakyat akan melihat seperti apa sebenarnya kualitas komitmen demokrasi pemerintahan ini", terang Umam lagi.

Tak hanya itu, Umam juga mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi keterlibatan Moeldoko dalam GPK-PD ini.

"Jika memang terlibat, Presiden Jokowi harus mengevaluasi posisi Moeldoko di pemerintahan saat ini," katanya.