Menurut Croce, penerapan sertifikat vaksin merupakan strategi pemerintah, yang tentunya menguntungkan perusahaan, agar semua orang mengambil vaksin. Dia juga meyebut bahwa perusahaannya meraup keuntungan hingga 15 miliar dolar AS tahun lalu (Rp214 triliun).  

“Pada dasarnya mereka mencoba melacak semua orang yang telah divaksinasi versus sensus berapa banyak orang yang benar-benar dilaporkan. Mereka (perusahaan) mencoba untuk mendapatkan nomor mereka. Tidak ada yang berhak bertanya apakah Anda sudah divaksinasi. Ini adalah pelanggaran privasi.

“Maksud saya, saya masih merasa seperti saya bekerja untuk perusahaan jahat karena pada akhirnya berujung pada keuntungan. Saya di sana untuk membantu orang, bukan untuk menghasilkan jutaan dolar. Jadi maksud saya, itulah dilema moral,” sambung dia.