RIAU24.COM - Enam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendapat cap dari Pemerintah Israel sebagai organisas teroris. Padahal LSM itu didukung oleh masyarakat Internasional, sehingga membuat kalangan pegiat HAM cemas.

Dilansir dari Okezone, di antara kelompok-kelompok itu termasuk Al Haq, yang mana organisasi HAM paling lama berdiri di Tepi Barat, dan Defence of Children International-Palestine (DCI-P), yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak anak.

Kementerian Pertahanan Israel telah mengeluarkan pernyataan keenam LSM itu merupakan jaringan organisasi yang aktif menyamar di front internasional atas nama 'Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP),' untuk mendukung aktivitasnya dan memajukan tujuannya."

Pernyataan itu menuduh keenam kelompok tersbeut menyamar sebagai organisasi masyarakat sipil, padahal sebenarnya mereka dikendalikan PFLP yang dilarang dan mempekerjakan banyak aktivis PFLP.

Kelompok itu menjadi entitas penggalangan dana untuk PFLP, khusus lewat penerimaan sumbangan dari negara-negara Eropa dan organisasi internasional.

Direktur Jenderal Al Haq, Shawan Jabarin buka suara dan kepada CNN mengatakan bahwa tuduhan pihak Israel itu hanyalah "omong kosong."

"Ini adalah langkah politik dan bukan keamanan. Pendudukan [Israel] tidak memiliki batasan untuk ketidakadilan dan kegilaannya. Tapi itu tidak akan pernah menghentikan kami untuk membela rakyat kami dan mengungkap kejahatan pendudukan," sebut Direktur Jenderal Al Haq, Shawan Jabarin.

Otoritas Palestina (PA), yang menikmati pemerintahan sendiri yang terbatas di beberapa bagian Tepi Barat, menyebut pengumuman itu "tidak terpengaruh."