Menurut laporan media, pertumbuhan ekonomi telah memperburuk dampak tenggelamnya. Ketika pemukiman cenderung tumbuh di dekat daerah dataran rendah, efek deflasi, yang sebagian besar disebabkan oleh ekstraksi air tanah, menjadi lebih besar. Menurut laporan yang sama, jumlah rumah tangga di wilayah pesisir berisiko di Indonesia adalah 47,2 juta pada 2010, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia dan naik 35% sejak 1990. Tanpa pengisian air tanah yang cukup, urbanisasi yang tidak terkendali dapat memiliki konsekuensi yang membawa bencana. Peristiwa banjir di Chennai, Tamil Nadu, pada tahun 2015 adalah akibat dari ini.

Solusi untuk meningkatkan ketahanan

Pemerintah kota Jakarta telah berusaha untuk meminimalkan konsumsi air tanah pelanggan utama untuk mengurangi dampak dari sumber utama penurunan tanah. Namun, sebenarnya tidak ada sumber air lain. Menurut laporan, pemerintah daerah Jakarta masih belum dapat menyalurkan air untuk keperluan rumah tangga ke 9 juta penduduk kota dan 15 juta orang lainnya yang bekerja dan bepergian di kota pada siang hari.

Sebagai upaya untuk mempertahankan kota dari badai air laut, Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Nasional juga sedang berlangsung. Ini juga memerlukan pembangunan tembok laut besar-besaran.

Dan, untuk meredakan tekanan di Jakarta, Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari jantung Jawa ke Kalimantan Timur, di kawasan hutan Kalimantan. Faktor utama yang disoroti oleh Widodo adalah polusi dan kepadatan penduduk yang meningkat di Jakarta.