Kebijakan tersebut dimulai pada tahun 1819, ketika Kongres mengesahkan Undang-Undang Dana Peradaban untuk mendukung organisasi keagamaan yang mengelola sekolah untuk mengasimilasi anak-anak Pribumi secara finansial.

Setelah itu, pemerintah federal “menginduksi atau memaksa” generasi anak-anak Indian Amerika, Penduduk Asli Alaska, dan Penduduk Asli Hawaii untuk menghadiri sekolah asrama. Mulai tahun 1871, Kongres mengesahkan undang-undang yang memerintahkan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka, dan memberi wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menahan jatah bagi mereka yang menolak.

Keluarga menyembunyikan anak-anak mereka, dan pejabat mengirim polisi untuk menangkap mereka, kata laporan itu. Lebih dari 150 perjanjian, yang sering ditandatangani di bawah tekanan, memasukkan persyaratan bahwa masyarakat mengirim anak-anak mereka ke sekolah.

Sejak awal, tujuan resmi AS adalah memutuskan ikatan budaya dan ekonomi masyarakat adat dengan tanah mereka. “Asimilasi anak-anak India melalui sistem sekolah asrama Federal India disengaja dan merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas dari perampasan teritorial India untuk perluasan Amerika Serikat,” tegas laporan tersebut.

AS menggunakan kebijakan kembar perampasan tanah dan sistem sekolah untuk memisahkan masyarakat adat dari tanah dan budaya mereka. Ini adalah cara termurah dan teraman untuk mengambil tanah Pribumi untuk kepentingan orang kulit putih, kata laporan itu, mengutip Laporan Kennedy 1969. Kebijakan tersebut diperluas di luar sekolah asrama untuk memasukkan setidaknya 1.000 lembaga federal dan non-federal lainnya, termasuk sekolah harian Indian Amerika, sanitarium, suaka, panti asuhan, dan asrama mandiri yang juga bertujuan untuk mendidik masyarakat Pribumi.

Sekolah asrama didukung oleh uang federal dan dana yang diperoleh dari rekening perwalian suku yang dikelola oleh AS untuk kepentingan masyarakat adat, kata laporan itu.