RIAU24.COM -  Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Kelmi Amri mengkritik masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dua tahun terakhir (2020-2021) Riau yang mencapai angka yang cukup besar yakni Rp1 Triliun.

Menurut Kelmi, adanya Silpa itu menunjukkan bahwa ketidakmampuan mendesign rancangan APBD sehingga Silpa.

"Kami melihat Silpa setelah dilakukan audit oleh BPK ini terlalu besar hampir Rp1 triliun. Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan kita mendesign rancangan APBD sehingga SILPA kita begitu besar,"ujar Kelmi Amri. 

Pernyataan Kelmi ini disampaikannya dalam paripurna DPRD Riau dengan agenda Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 oleh Gubernur itu. Senin (4/7/2022).

Pada kesempatan itu, Kelmi berharap dana yang besar itu bisa dimanfaatkan melalui program-program yang sekiranya dibutuhkan masyarakat. 

"Kita juga minta ini menjadi perhatian khusus gubernur dan wakil gubernur. Karena dari setiap pembahasan yang dilakukan di DPRD selalu mengeluhkan dengan angka-angka yang telah disajikan oleh tim anggaran pemerintahan daerah. Sehingga ruang gerak untuk menuangkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang dibutuhkan rakyat yang sifatnya mendesak, kita tidak bisa lagi tuangkan dengan terhukum oleh anggaran. Itu terus yang setiap tahun kita alami. Namun, dalam kenyataannya hampir setiap tahun terjadi Silpa,"kata dia. 

Kelmi menyebutkan, untuk tahun 2020 lalu, silpa provinsi Riau di atas Rp400 miliar. Kemudian di tahun 2021 mencapai Rp989 miliar. 

"Artinya alangkah ruginya yang semestinya program-program pro rakyat ini yang bisa dikerjakan di tahun 2022, tapi uang mengendap dan SILPA hampir Rp1 triliun, sehingga program tidak berjalan,"terangnya.

Dari apa yang disampaikan itu lanjut Kelmi, perlu menjadi rambu-rambu bagi DPRD dan Pemprov Riau dalam hal pembahasan APBD 2022/2023 nantinya agar tidak ada Silpa lagi.