RIAU24.COM -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang dipimpin Partai Republik menggelar sidang penyelidikan pertama untuk memakzulkan Presiden Joe Biden pada Kamis (28/9).

Sidang perdana ini dilakukan oleh Komite Pengawasan DPR AS dengan agenda meninjau bukti yang telah dikumpulkan Partai Republik terkait usaha bisnis asing milik putra Biden, Hunter Biden (53).

"Rakyat Amerika menuntut pertanggungjawaban atas budaya korupsi ini," kata Ketua Komite Pengawasan DPR James Comer, seperti dikutip Reuters, Jumat (29/9).

Hunter Biden dituding menjalankan bisnis di Ukraina yakni di perusahaan energi dan minyak Burisma Holdings. 

Ia diduga menerima bayaran senilai 50 ribu dolar per bulan dari posisinya sebagai dewan di perusahaan tersebut.

Hunter lalu diduga terlibat pemecatan Jaksa Tinggi Ukraina Viktor Shokin yang menyelidiki kasus di Burisma Holdings. 

Sejalan dengan ini, Biden dituduh menerima percikan uang sebesar 5 juta dolar sebagai imbalan atas pemecatan sang jaksa.

Kasus ini sendiri terjadi saat Biden masih menjabat wakil dari Presiden Barack Obama.

Para anggota Partai Demokrat dan beberapa saksi independen menyatakan tak ada bukti bahwa Biden menerima pembayaran seperti yang dituduhkan. 

Mereka juga menilai tak ada bukti kredibel yang menunjukkan Biden terlibat dalam hal itu.

"Jika Partai Republik punya bukti kuat, mereka akan mempresentasikannya hari ini. Tapi kenyataannya mereka tidak punya apa-apa," ucap kader Demokrat, Jamie Raskin.

Sementara itu, Comer juga mengatakan pihaknya telah mengeluarkan panggilan pengadilan untuk pemeriksaan catatan bank milik Hunter dan saudara laki-laki Biden, Frank Biden, sebagai bagian dari penyelidikan atas urusan keuangan keluarga tersebut.

Comer mengutip catatan pembayaran dari pihak China kepada Hunter pada 2019, yang mencantumkan alamat rumah Joe Biden di Delaware sebagai alamat penerima.

Partai Republik sejauh ini belum punya bukti bahwa abang Biden, Frank, turut menerima uang itu.

Menanggapi hal ini, pengacara Hunter Biden, Abbe Lowell, mengatakan catatan transaksi di China itu merupakan suatu pinjaman, dan alamat rumah yang tercatat yakni alamat pada SIM Hunter saat itu.

"Comer sekali lagi menyebarkan kebohongan untuk mendukung premis, beberapa kesalahan oleh Hunter Biden atau keluarganya, yang bakal menguap begitu saja saat fakta keluar," ucap Lowell.

(***)