RIAU24.COM - Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah menyayangkan lemahnya pengawasan publik terhadap pemerintah.

Terutama ketika Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bicara soal ratusan kasus pagar laut dikutip dari rmol.id, Sabtu 25 Januari 2025.

Kejadian itu semakin menunjukan bahwa praktik kotor tersebut telah terjadi sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

Kemudian muncul menjadi polemik dan diselesaikan Presiden Prabowo Subianto, dengan langsung memerintahkan TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang.

"Sepertinya ada efek pengawasan yang luput dari glorifikasi tingkat kepuasan yang mencapai 70 persen, atau 80 persen di era Pak Jokowi," ujarnya.

"Akibatnya, banyak hal dalam tata kelola pemerintahan tidak dilakukan semestinya," sebutnya.

Dia pun memastikan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi membuat publik luput untuk mengawasi tata kelola pemerintahan.