RIAU24.COM -  TELUK KUANTAN - Bupati Kuansing Drs. H. Mursini, M.Si yang diwakili Asisten III Setdakab Kuansing, DR. Agus Mandar, membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Kuantan Hilir, Rabu (28/2) kemarin.

Di hadapan Asisten, Kepala Bappeda Litbang, Kaban, Kadis, Anggota DPRD, Kabag, Camat, Kasubbag, Upika, Korwil, para Kades, BPD, Tokoh Masyarakat Kuantan Hilir, Camat Kuantan Hilir, Drs. Yulfides menyampaikan usulan Skala Prioritas pada tahun 2020 mendatang.

Usulan Camat Kuantan Hilir ini terdiri dari tiga bidang, yakni,  bidang infrastruktur meliputi pengaspalan jalan utama dari Desa Rawang Bontoh-Teratak Baru (2 Km), Pengaspalan jalan lingkar Desa Pulau Kijang - Tribun Hakim sepanjang (2 Km), Pengaspalan jalan Desa Kepala Pulau - Pulau Kumpai (1,5 Km).

"Kemudian, pembangunan Turap Penahan Tebing (450 M) berada di empat lokasi yakni Tribun Hakim dari pancang finish sampai jembatan penyeberangan (250 M), di Kelurahan Pasar Usang (50 M), Di Desa Pulau Kijang (50 M), dan Pasar Desa Gunung Melintang (100 M)," ujarnya.

Bidang pendidikan, katanya, diusulkan pembangunan Gedung Olahraga (Eks Gedung Barondo), yang nanti akan difungsikan untuk kegiatan kemasyarakatan, Rehab Ruang Belajar (RKB) dan pelataran SMP N 2 Kuantan Hilir (3 lokal).

Ketiga bidang Kepariwisataan, juga mengusulkan Pembangunan Kawasan Wisata Danau Mata Air Tiga Putri, yang berada di Desa Kepala Pulau dan Sungai Salak Desa Koto Tuo, serta sulan rehab kantor Kelurahan Pasar Usang.

"Jadi ada 11 usulan skala prioritas dari tiga bidang, yang kita usulkan pada Musrenbang ini," ujarnya.

Terhadap usulan prioritas yang disampaikan Camat KH, Bupati diwakili Asisten III Setdakab Kuansing, Agus Mandar, mengatakan  pada dasarnya sangat mendukung seluruh usulan tersebut. Namun, Pemkab Kuansing selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran pembangunan.

"Kebutuhan dan semangat membangun di daerah ini, belum sebanding dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu kita harus mampu memilih program dan kegiatan, yang mesti didahulukan dan yang mesti ditangguhkan." Paparnya..

Ke depan, katanya, usulan yang belum menjadi prioritas kepada OPD terkait, diharapkan mencari sumber pendanaan lain melalui Bantuan Keuangan Provinsi atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat dan sumber pembiayaan lainnya. Sehingga seluruh usulan yang disampaikan pihak kecamatan, dapat disalurkan dengan baik," pungkasnya.(***)

R24/phi