Meski Ditentang Banyak Negara Dunia, Perdana Menteri Israel Ngotot Ingin Rampas Wilayah Tepi Barat dari Palestina
RIAU24.COM - TEL AVIV - Meski dikecam dan ditentang banyak negara di dunia, Israel tetap ngotot hendak merampas wilayah Tepi Barat dari Palestina. Perampasan 30 persen wilayah ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu.
Berbicara pada surat kabar Israel, Makor Rishon, Netanyahu mengungkapkan kedaulatan Israel akan diterapkan pada 30 persen wilayah Tepi Barat, yang setara dengan 50 persen Area C.
Area C, menurut Kesepakatan Oslo, mewakili 60 persen wilayah Tepi Barat dan di bawah pemerintahan dan kontrol keamanan Israel. Sedangkan Tepi Barat yang juga dikenal dengan nama "Yudea dan Samaria" adalah bagian dari wilayah Negara Palestina, di barat Sungai Yordan. Tepi Barat dan Jalur Gaza merupakan wilayah Palestina yang dideklarasikan pada 1988.
Menurut Netanyahu, peta wilayah yang akan dicaplok itu belum difinalisasi. Meski demikian, dia menyatakan sesuai “kesepakatan abad ini”, Palestina dan Israel tidak akan diizinkan membangun struktur apapun pada sisa 50 persen lokasi di mana Israel tidak akan menerapkan kedaulatannya.
Netanyahu mengungkapkan, pemerintahannya akan membawa isu itu dalam voting di parlemen Knesset, sesuai kesepakatan pemerintahan koalisi dengan ketua Partai Biru dan Putih.
Ketika ditanya tentang peluang mengizinkan Palestina menciptakan negara demiliterisasi pada 70 persen wilayah Tepi Barat seperti disebutkan dalam “kesepakatan abad ini”, Netanyahu menjawab, “Masalah itu terpisah. Keputusan pemerintah tentang masalah itu belum ada.”
Saat ditanya akankah nantinya ada keputusan pemerintah untuk mengakui negara Palestina? Netanyahu menjawab, tidak akan ada keputusan pemerintah terkait rincian rencana itu atau adopsi rencana itu. "Seperti saya katakan di Washington, saya ingin bernegosiasi dengan Palestina berdasarkan rencana Trump, " ujarnya seperti dilansir sindonews.
Palestina menilai “kesepakatan abad ini” yang dicanangkan Trump itu lebih menguntungkan Israel. Palestina menolak rencana Trump itu dan menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel.****