KPK: Menteri dan Wakil Menteri yang Baru Dilantik Wajib Serahkan LHKPN
RIAU24.COM - JAKARTA- Para Menteri dan Wakil Menteri yang baru dilantik harus segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN).
Menurut Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati, seorang pejabat negara sekelas Menteri dan Wakil Menteri wajib menyampaikan LHKPN.
"Menteri dan Wakil Menteri adalah penyelenggara negara (PN) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya (LHKPN)," katanya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (25/12/2020).
Sedangkan untuk Menteri dan Wakil Menteri yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai wajib lapor, cukup menyampaikan laporan periodik.
Menurut Ipi, laporan periodik tersebut batas waktunya adalah 31 Maret 2021 dengan posisi harta pada 31 Desember 2020.
Sementara, para menteri dan wakil menteri yang baru berstatus sebagai penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN-nya paling lambat tiga bulan setelah dilantik.
Ipi mengatakan, melaporkan harta kekayaan adalah kewajiban setiap penyelenggara negara sesuai amanat Pasal 5 Ayat (2) dan (3) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
"UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," ujar Ipi.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik enam orang menteri dan lima orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/12/2020).
Keenam menteri tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Sedangkan, lima wakil menteri yang dilantik adalah Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiariej, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Qolbi, dan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansyuri.
