Pekan lalu, media sosial Indonesia dihebohkan dengan klaim bahwa seekor anjing bernama Canon telah disiksa dan dibunuh oleh polisi ketertiban umum (Satpol PP) Aceh Singkil setelah ditangkap secara paksa dari sebuah lokasi wisata yang "sesuai syariah".

Fajar Zakri, perwakilan negara untuk Indonesia dengan Animal Alliance Asia, mengatakan sebagian besar orang Indonesia melihat hewan sebagai "makhluk yang lebih rendah" yang tidak menjamin tingkat kasih sayang yang sama seperti manusia atau sebagai "aset ekonomi", membuat wacana publik tentang hak-hak hewan menantang.

Dan Purbowati, pendiri kelompok advokasi untuk kucing, mengatakan status Indonesia sebagai negara berkembang merupakan hambatan bagi hak-hak hewan.

"Orang-orang berpikir bahwa mereka sendiri jauh dari makmur, jadi mengapa memikirkan binatang?"

Sementara Indonesia saat ini berada di peringkat ke-16 di dunia untuk PDB tahunan US$1 triliun (S$1,35 triliun), pendapatan per kapitanya mencapai US$3.900, menempatkan negara ini di urutan ke-122. Pada tahun 2013, akademisi Selandia Baru Michael C. Morris menerbitkan penelitian yang menghubungkan PDB suatu negara dan kesetaraan pendapatan dengan kesejahteraan hewan.

Morris berpendapat bahwa PDB suatu negara biasanya menentukan tingkat kesejahteraan hewan secara keseluruhan tetapi persamaan tersebut juga dimoderasi oleh koefisien Gini-nya, yang mengukur kualitas pendapatan pada skala nol hingga 100. AS, misalnya, yang memiliki rasio Gini 45 pada tahun 2013, skor kesejahteraan hewan lebih rendah dibandingkan dengan UE, yang memiliki rasio Gini lebih baik sebesar 30,7, meskipun AS memiliki PDB yang lebih besar (US$15 triliun) daripada UE (US$14 triliun). Rasio Gini Indonesia untuk tahun 2019 adalah 38,2.