Dia pun berharap agar pihak berwenang untuk bisa menjelaskan supaya tidak menimbulkan pertanyaan atau pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Apalagi, sampai Mahyeldi, sebelum ini ada isu yang menyebutkan bahwa sejumlah kota di Sumbar intoleran. Kota tersebut yaitu Padang Panjang, Padang, dan Pariaman.

“Masa Padang Panjang, dikatakan intoleran? Begitu juga Pariaman dan Padang. Apa ukuran untuk itu. Jadi, kita harapkan NGO seperti ini jangan diamini saja, saya kira perlu dikontrol juga oleh pemerintah supaya tidak menimbulkan interpretasi seperti ini,” katanya.

Mahyeldi menerangkan, sebelumnya, Sumbar juga sering dapat label semacam itu seperti mengatakan daerah lain lebih islami dari Padang, kemudian indeks demokrasi, dan lainnya.

Lembaga seperti ini menurut dia tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dikontrol pemerintah, sehingga tidak memicu tanggapan liar di tengah masyarakat.
zxc2