RIAU24.COM -  Komisi independen yang dibentuk oleh dewan hak asasi manusia PBB mengatakan Israel perlu mengakhiri pencaplokan tanah Palestina dan berhenti melanggar hak asasi manusia.

Pernyataan ini diungkapkan oleh penyelidikan independen setelag serangan Israel pada Tahun 2021 di Jalur Gaza dan mengepung daerah tersebut.

Mereka mengatakan Israel harus melakukan lebih dari sekadar mengakhiri pencaplokan tanah yang diinginkan para pemimpin Palestina untuk masa depan negaranya.

“Mengakhiri pencaplokan saja tidak akan cukup,” menurut laporan yang dirilis pada hari Selasa, yang mendesak agar tindakan tambahan diambil untuk memastikan adanya hak asasi manusia yang sama bagi warga Palestina.

Laporan tersebut mengutip bukti bahwa Israel tidak berniat mengakhiri pencaplokan.

Israel sedang mengejar kontrol penuh atas apa yang disebut laporan itu sebagai Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, yang diambil oleh Israel dalam perang 1967 dan kemudian dicaplok dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Pemerintah Israel, kata komisi itu, telah bertindak untuk mengubah demografi melalui pemeliharaan lingkungan yang represif bagi warga Palestina dan lingkungan yang menguntungkan bagi pemukim Israel.

Mengutip undang-undang Israel yang menolak naturalisasi bagi warga Palestina yang menikah dengan warga negara Israel, laporan tersebut menuduh Israel memberikan status sipil, hak, dan perlindungan hukum yang berbeda bagi warga Palestina di Israel.

Lebih dari 700.000 pemukim Israel sekarang tinggal di pemukiman dan pos-pos di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang merupakan rumah bagi lebih dari tiga juta warga Palestina.

Pemukiman Israel adalah kompleks perumahan khusus Yahudi yang dibentengi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Kelompok hak asasi manusia terkemuka, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, telah menyamakan kebijakan Israel terhadap Palestina dengan apartheid.

Akar Penyebab Konflik

Penyelidikan dan laporan PBB didorong oleh serangan militer Israel 11 hari pada Mei 2021 di mana lebih dari 260 warga Palestina di Gaza tewas, dan 13 orang tewas di Israel.

Pada Mei 2021, Hamas menembakkan roket ke Israel setelah pasukan Israel menindak jemaah Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga Islam, di mana puluhan orang terluka dan ditahan.

Itu juga mengikuti keputusan pengadilan Israel untuk secara paksa mengusir keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah, sebuah lingkungan di Yerusalem Timur.

Mandat penyelidikan termasuk penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebelum dan sesudah serangan Israel terhadap Gaza, dan berusaha juga untuk menyelidiki akar penyebab konflik.

Hamas menyambut baik laporan itu dan mendesak penuntutan para pemimpin Israel atas apa yang dikatakannya sebagai kejahatan terhadap rakyat Palestina.

Otoritas Palestina juga memuji laporan itu dan menyerukan pertanggungjawaban dengan cara yang mengakhiri kekebalan Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel menyebut laporan itu sebagai buang-buang uang dan usaha yang sama dengan perburuan penyihir.

Israel memboikot penyelidikan, menuduhnya bias dan melarang penyelidiknya masuk ke Israel dan wilayah Palestina, memimpin penyelidik untuk mengumpulkan kesaksian dari Jenewa dan Yordania.

Laporan itu akan dibahas di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa minggu depan.

Amerika Serikat keluar dari Dewan pada tahun 2018 atas apa yang digambarkannya sebagai bias kronis terhadap Israel dan baru bergabung kembali sepenuhnya tahun ini.

Komisi tersebut, dipimpin oleh mantan kepala hak asasi manusia PBB Navi Pillay, dan merupakan yang pertama memiliki mandat berkelanjutan dari badan hak asasi manusia PBB.

Para pendukung mengatakan komisi itu diperlukan untuk mengawasi ketidakadilan yang terus-menerus dihadapi oleh orang-orang Palestina di bawah pendudukan Israel selama beberapa dekade.