RIAU24.COM -  Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab menyampaikan sambutanya dalam Reuni 212 lewat video Teleconference. Pada kesempatan itu Rizieq menjelaskan soal pencekalan yang dialaminya. 

Kemudian Rizieq juga menjawab pernyataan Menkopolhukam MD soal tidak melaporkan pencekalan itu ke pemerintah. Rizieq lalu menjelaskan pemeriksaan yang telah dijalaninya di Makkah, Arab Saudi.

"Pada saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya hubungi, saya beri tahukan adalah pihak otoritas RI," kata Rizieq di dalam video yang diputar dalam Reuni 212, melansir dari Kumparan. Senin 2 Desember 2019.

"Bahwa Dubes RI yang berkedudukan di Riyadh mengirim seorang utusan resmi yaitu ketua BIN di KBRI Riyadh. Jadi Pak Dubes mengirim utusan ke rumah saya untuk meminta keterangan bahkan meminta berkas keimigrasian dalam bentuk foto copy, paspor, visa dan sudah saya berikan," jelas dia.

Di sela pemeriksaan, Rizieq bahkan sempat berbicara dengan Duta Besar RI di Arab Saudi melalui ponsel petugas yang diutus untuk menemuinya.

"Saat itu Pak Dubes mengingatkan saya untuk memberikan keterangan kepada petugas yang dikirim," tambah dia.

Habib Rizieq menilai, apa yang telah dilakukan dan proses yang telah terjadi merupakan bagian dari laporan. Karena itu, dia heran ketika pejabat di RI meminta dia melaporkan kembali.

"Apakah ini bukan laporan namanya?" ujar dia.

"Lebih terkejut lagi, hal ini juga disampaikan pemerintah pusat dari Kementerian Luar Negeri sampai Menkopolhukam," imbuh dia.

Karena itu, Habib Rizieq meminta masyarakat mempertanyakan pencekalannya langsung kepada pemerintah Indonesia. Sebab, pencekalan ini merupakan permintaan dari pemerintah RI.

"Siapa pun ditanya kapan pengasingan ini berakhir kapan cekal ini dihentikan jangan tanya ke saya, FPI, GNPF Ulama, PA 212, ke pemerintah Saudi, tapi tanya ke pemerintah pusat yang menggelar sinteron pengasingan kemasan pencekalan," ucap dia.