RIAU24.COM - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly kembali menjadi sorotan. Hal itu terkait dengan masuknya dia dalam tim hukum DPP PDIP yang melaporkan KPK ke Dewan Pengawas.

Untuk diketahui, PDIP melaporkan KPK ke Dewas karena tim KPK dinilai melanggar hukum lantaran ingin menggeledah kantor PDIP.

Bahkan, Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar mengomentari hal tersebut. Dia mengatakan jika seharusnya Yasonna memastikan dimana keberadaan Harus Masiku.

zxc1

"Tugas Yasona Laoly, sebagai bosnya Imigrasi, memastikan Harun Masiku ada dimana. Bukan gabung di tim Partai. Presiden baiknya paham juga," kata dia di akun Twitternya Ahad, 19 Januari 2020.

Tak hanya Haris, Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon juga menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang tak mempermasalahkan langkah Yasonna tersebut.

Hal itu dikarenakan, Yasonna tercatat sebagai Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan pada struktur Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut.
zxc2

Dia mengatakan seharusnya Yasonna harus dinonaktifkan dari jabatannya saat ini.

"Kacau benar kalau begini landasan berpikirnya. Lama² pak @jokowi selaku kader juga bisa dipanggil untuk dilibatkan. Agar pak Yasona bisa fokus menjalankan tugas partai yg kelihatannya jauh lebih penting ini, non aktifkan aja dr Menkumham. Krn tugas Menteri itu ngurusi kita semua," kata Jansen.