RIAU24.COM - Akibat adanya pandemi Covid-19, berbagai sektor ikut terdampak. Termasuk di pemerintahan. Salah seorang anggota DPRD Bulukumba, Andi Pangeran Hakim mengeluhkan minimnya anggaran di DPRD.

Ketua komisi A itu berujar, kurangnya anggaran membuat logistik, seperti kebutuhan kertas terbatas. Begitupun soal konsumsi yang kurang saat rapat berlangsung. Padahal menurut dia, banyak pekerjaan yang menanti.

"Kertas habis, anggaran minim. Kita kerja seharian rapat dikasi snack (makanan ringan) saja, bagaimana caranya kerja, mending diliburkan saja," kata dia dikutip dari Sindonews.com, Kamis, 11 Juni 2020.

Kata dia lagi, ini bahkan mengeluhkan rotasi pegawai yang harus dilakukan di lingkup DPRD agar terjadi penyegaran. Karena ada beberapa pegawai yang sudah menduduki jabatan hingga puluhan tahun dan belum pernah diganti.

Dia mengatakan, salah satu faktor penyebab kurangnya anggaran saat ini lantaran banyaknya jumlah tenaga honorer di sekretariat DPRD Bulukumba, yang mencapai 80 orang.

"Kita berharap ini bisa dikurangi agar ada pengalihan anggaran karena jumlahnya cukup besar," ujarnya.

Sementara itu, Seketaris Dewan (Sekwan), Andi Rosali Liong menjelaskan pihaknya memang sengaja mengusulkan pembatasan anggaran. Karena, aktivitas dan kegiatan di DPRD kurang selama pandemi Covid-19 ini.

"Bukan tidak ada kertas dan ATK, hanya saja memang saya menyampaikan kepada bagian umum untuk membatasi ATK di kantor, mengingat kegiatan kurang di tengah Covid-19 ini, belum lagi masih ada utang yang belum terbayarkan," kata dia.

Terkait banyaknya tenaga honorer di DPRD, mantan Kadis Perhubungan Bulukumba ini mengaku siap kapan saja dipanggil untuk merumahkan beberapa tenaga honorer.

"Saya siap kapan saja, bahkan menunggu untuk dipanggil untuk memberhentikan para tenaga honor yang begitu banyak. Lagian mereka juga bukan kami yang usulkan tapi dewan sendiri," ujar Andi Rosali.