Pedas, Faisal Basri Sebut Ketua Komite Tim Pemulihan Ekonomi dan Corona Sumber Masalah, Ini Dasar Penilaiannya
RIAU24.COM - Kritikan pedas terhadap pemerintahan Jokowi, datang dari ekonom senior Indef, Faisal Basri. Dengan terang-terangan, ia mengkritik struktur Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19. Pihaknya menilai, struktur komite tersebut tidak menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah untuk penanganan virus Corona di Tanah Air.
Tak hanya itu, Faisal juga menyinggung sosok Erick Thohir yang merupakan ketua pelaksana komite. Hal itu berkaitan dengan posisi Erick sebagai Menteri BUMN. Pasalnya, Faisal melihat hampir semua BUMN tengah dibalut masalah. Karena itu, ia menyebut jika ketua pelaksana komite ini sumber masalah.
Kritikan itu dilontarkannya dalam Kajian Tengah Tahun Indef, yang digelar Selasa 28 Juli 2020.
"Kemudian ketua pelaksananya Menteri BUMN yang hampir semua BUMN bermasalah, selesaikan saja dulu, agar BUMN itu bisa keluar dari masalah. Artinya ketua pelaksana ini sumber dari masalah, selesaikanlah PLN, bayar itu tagihan PLN kepada pemerintah, selesaikan Pertamina, Garuda, ini gajah semua," lontarnya, dilansir detik
Faisal juga menyoroti posisi Kepala BNPB Doni Monardo yang turun. "Kemudian kita lihat ada Satgas, posisi Pak Doni ketua BNPB itu diturunkan tadinya dia bertanggung jawab pada presiden, sekarang kepada Erick Thohir, kacau ini, preferensinya ke mana," ujarnya lagi.
Begitu pula denganposisi Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi dan Transformasi yang diisi Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin. Menurutnya, lebih baik Budi mengurus perusahaan pelat merah.
"Satgas pemulihan itu wamen BUMN, urusin aja BUMN-nya jangan mimpi bisa urus yang lain kalau urusan sendiri tidak diurus-urus, cuma ngurus siapa komisaris, siapa direksi ya repot, dilayani debat dengan Adian Napitulu lebih repot lagi," ucapnya.
Menurutnya, struktur komite yang ada saat ini tidak mencerminkan upaya serius mengendalikan virus Corona. Sebaliknya, pihaknya malah melihat yang terjadi saat ini adalah adanya upaya menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi. Padahal, banyak BUMN yang bermasalah. ***