Pada 2015, Iran menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Jerman, dan Uni Eropa. Perjanjian ini mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Pemerintahan Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat (AS) dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran. 

Ini mendorong Iran untuk mengumumkan bahwa mereka secara bertahap akan meninggalkan kewajibannya berdasarkan kesepakatan JCPOA, pertama-tama, batasan pengayaan uranium.

Pada bulan Desember, Iran mengeluarkan undang-undang untuk meningkatkan pengayaan uraniumnya dan menghentikan inspeksi PBB atas situs nuklirnya sebagai tanggapan atas pembunuhan ilmuwan nuklir terkemuka Mohsen Fakhrizadeh, yang merupakan salah satu tokoh kunci di balik program nuklirnya.

Pada bulan Januari, organisasi energi atom Iran mengumumkan bahwa negara tersebut telah berhasil memperkaya uranium hingga 20 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow, sementara pekan lalu, Teheran memutuskan untuk membatasi inspeksi situs nuklirnya oleh IAEA.***