RIAU24.COM -  YERUSALEM - Pejabat Mesir mengkonfirmasi keputusan Otoritas Palestina untuk membatalkan pemilu pertamanya dalam 15 tahun terakhir. Keputusan pembatalan ini diambil karena Israel tetap menolak untuk mengadakan pemungutan suara di Yerusalem Timur.

Keputusan itu secara efektif akan memberikan hak veto kepada Israel atas penyelenggaraan pemilu, meskipun Presiden Mahmoud Abbas juga bisa mendapatkan keuntungan dari pembatalan pemungutan suara.

Seorang diplomat Mesir dan seorang pejabat intelijen mengatakan, mereka telah diberitahu tentang keputusan itu, yang akan diumumkan pada pertemuan faksi-faksi Palestina. Mereka mengatakan Mesir sedang dalam pembicaraan dengan Israel untuk mencapai kompromi untuk memungkinkan pengadaan pemungutan suara, meski upaya tersebut sejauh ini gagal.

Pejabat intelijen itu mengatakan Hamas ingin pemilihan terus berjalan tetapi tidak ada faksi yang ingin melanjutkan tanpa jaminan dari komunitas internasional bahwa pemungutan suara akan diadakan di Yerusalem timur. Pejabat itu mengatakan bahwa faksi-faksi sedang membahas pembentukan pemerintah persatuan, tanpa memasukkan Hamas.

Israel dan komunitas internasional, yang memandang Hamas sebagai kelompok teroris, juga akan dengan tenang menyambut penundaan atau pembatalan pemungutan suara.

Sebelumnya, negara-negara Uni Eropa di Dewan Keamanan (DK) PBB, mendesak Israel agar mengizinkan warga Palestina mengadakan pemungutan suara di Yerusalem.

"Kami menyerukan kepada pihak berwenang Israel untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu di semua wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, sejalan dengan komitmen yang dibuat dalam Kesepakatan Oslo serta untuk memfasilitasi partisipasi pengamat internasional di seluruh Palestina yang Diduduki. Teritori, termasuk Yerusalem Timur," kata negara-negara itu.