Kemudian, data terakhir yang terhimpun pada laman laporcovid19.org menyebutkan ada 1.889 tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Kematian di luar rumah sakit juga mengalami peningkatan di bulan Juni-Juli 2021, dari laman yang sama menyatakan setidaknya ada 3.007 jiwa meninggal dunia.

Indonesia Resilience menilai, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang lebih kompeten dan menyediakan layanan fasilitas kesehatan yang lebih adil dan merata untuk masyarakat di Indonesia.

Hal-hal pemenuhan dasar hidup seharusnya juga menjadi sorotan utama pemerintah di masa krisis saat ini, negara berkewajiban untuk melindungi rakyatnya secara utuh. Terlebih, kata Hari Akbar, penanganan Covid-19 yang belakangan ini terkesan “baru belajar” menjadi catatan bahwa pemerintah kurang responsif dan tidak memiliki rencana kontinjensi dalam penanganan wabah di awal pandemi.

"Saya kira pidato kenegaraan presiden pada sidang tahunan yang jika dikonversi ke dalam teks dibaca 9 menit dan jika ditonton dalam kanal youtube cnn indonesia sekitar 32 menit itu adalah omong kosong belaka. Layaknya motivasi yang hanya selesai dalam ruang seminar tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah secara kontekstual," ucapnya.

Maka itu itu, Hari menyarankan agar pemerintah melakukan beberapa hal diantaranya mengevaluasi berkala secara transparan atas penanganan pandemi Covid-19 yang menyeluruh. Kemudian, memberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan dan menjalankan kewajiban-kewajiban Negara atas hak hidup rakyatnya.

Dan menjamin sekaligus menyediakan fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, yang termasuk didalamnya adalah tes usap yang bersubsidi, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan esensial kesehatan lainnya