RIAU24.COM - Indonesia mengatakan pada Jumat (17 September) bahwa pihaknya khawatir tentang perlombaan senjata di kawasan itu setelah negara tetangga Australia mengumumkan rencana untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari aliansi keamanan Indo-Pasifik baru dengan Amerika Serikat dan Inggris.

Dikenal sebagai Aukus, aliansi tersebut akan melihat Australia mendapatkan teknologi untuk menyebarkan kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari perjanjian yang dimaksudkan untuk menanggapi pertumbuhan kekuatan China.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, kementerian luar negeri Indonesia mencatat dengan hati-hati keputusan Australia untuk memperoleh kapal selam dan mengatakan "sangat prihatin atas perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan yang terus berlanjut di kawasan".

Kementerian luar negeri meminta Australia untuk mempertahankan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas regional, dan menegaskan kembali penghormatannya terhadap hukum internasional.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan kepada radio ABC pada hari Jumat bahwa menteri pertahanan dan luar negeri Indonesia telah diberitahu tentang rencana tersebut dan dia bermaksud untuk berbicara dengan Presiden Indonesia Joko Widodo segera.

Ada ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan yang disengketakan, jalur air strategis dengan potensi kekayaan minyak dan gas, ketika negara-negara mencoba untuk melawan klaim maritim China. Angkatan Laut Indonesia mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya telah meningkatkan patroli di sekitar pulau Natuna minggu ini setelah mengatakan kapal China dan AS terdeteksi di perairan negara itu.

Ketua Aliansi Penangkapan Ikan di Natuna mengatakan nelayan Indonesia telah melihat enam kapal China, termasuk kapal perang, di perairan Natuna minggu ini dan juga secara teratur melihat kapal AS.

“Kami khawatir akan terjebak di tengah perang dan tidak aman bagi kami untuk mencari ikan,” kata Hendri, yang menggunakan satu nama.

China belum mengklaim pulau-pulau Natuna tetapi mengatakan memiliki hak penangkapan ikan di dekatnya dalam Sembilan Garis Putus-putus yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan - klaim yang disengketakan oleh beberapa negara Asia Tenggara dan tidak diakui secara internasional.