Pemerintah Israel, kata komisi itu, telah bertindak untuk mengubah demografi melalui pemeliharaan lingkungan yang represif bagi warga Palestina dan lingkungan yang menguntungkan bagi pemukim Israel.

Mengutip undang-undang Israel yang menolak naturalisasi bagi warga Palestina yang menikah dengan warga negara Israel, laporan tersebut menuduh Israel memberikan status sipil, hak, dan perlindungan hukum yang berbeda bagi warga Palestina di Israel.

Lebih dari 700.000 pemukim Israel sekarang tinggal di pemukiman dan pos-pos di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang merupakan rumah bagi lebih dari tiga juta warga Palestina.

Pemukiman Israel adalah kompleks perumahan khusus Yahudi yang dibentengi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Kelompok hak asasi manusia terkemuka, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, telah menyamakan kebijakan Israel terhadap Palestina dengan apartheid.

Akar Penyebab Konflik